Hasil Raker Kopek Kelapa

Rapat Kerja
Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK KELAPA)


Tema “Membangun Kekuatan Nasional untuk Mengembalikan dan Menguatkan Kejayaan Kelapa Indonesia”

Jakarta,- Tepat pukul 10.00 Wib bertempat di Hotel Maxone, Jakarta, Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa Indonesia (KOPEK KELAPA INDONESIA) melaksanakan Rapat Kerja I dengan tema “Membangun Kekuatan Nasional untuk Mengembalikan dan Menguatkan Kejayaan Kelapa Indonesia”.Rapat Kerja ini dihadiri sekitar 50 orang peserta; terdiri dari empat (4) Kepala Daerah, para Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diutus langsung oleh Bupati yang tidak bisa hadir.

Adapun Kabupaten yang ikut dalam Raker ini adalah Kab. Gorontalo, Kab. Buol, Kab. Kebumen, Kabupaten Lingga, Kab. Meranti, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Selayar, Kab. Polewali Mandar, dan Kab. Banggai.

Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd, selaku Koordinator Nasional KOPEK KELAPA dalam sambutannya menyebutkan bahwa kelapa dengan seluruh bagian tanamannya mulai dari daun, buah, batang dan akar memberikan manfaat bagi umat manusia. Kelapa secara sosial budaya telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, menggerakkan ekonomi rakyat karena 98,2% kebun kelapa adalah milik rakyat dan juga telah berkontribusi banyak bagi sejarah perjalanan bangsa. Petani kelapa kita hidup makmur dijaman kejayaannya, bahkan banyak dari kita yang bersekolah dan bisa sukses dari hasil kelapa.
Kini posisi kita tertinggal dibanding negara lain. Dari segi produksi Indonesia bukan lagi Negara penghasil kelapa terbesar dunia. Posisi ini sudah diambil alih India sejak 2012. Demikian pula dengan nilai ekspor produk kelapa kita 30% lebih kecil dibanding Filipina. Kebun kita terus berkurang dan pohon kelapa yang adapun sudah tua melewati puncak produksinya. Demikian pula dengan hilir kelapa kita seperti industri yang saat ini kembang kempis akibat kesulitan bahan baku. Banyak yang perlu dibenahi untuk mengejar ketertinggalan dan kembali Berjaya dibidang kelapa.
Hari ini yang ada di ruangan Hotel Maxone, Jakarta menjadi saksi dan bagian dari gerakan nasional memperkuat perkelapaan kita. Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa akan menjadi kekuatan baru untuk mengembalikan kejayaan Perkelapaan Nasional, menjadi motor penggerak di daerah yang akan bekerja bersama semua pemangku kepentingan baik kementerian terkait, pengusaha serta petani dan masyarakat luas pengguna kelapa.

Fenomena diatas diamini oleh Dr. Ir. Ismail Maskromo, M. Si (Kepala Balitka Palma Kementerian Pertanian). Bahwa situasi dan kondisi kelapa nasional sangat tertinggal jauh dari Negara seperti Filipina, India dan Srilangka. Belum lagi soal harga kelapa yang tidak bersahabat dengan petani. Sehinga kedepan harus ada perluasan areal (pengembangan lahan baru kelapa), pengolahan menjadi produk utama dan produk ikutan, perlu regulasi terkait harga yang pantas diterima petani, perlu ada kebijakan pemerintah untuk pemasaran produk  kelapa baik untuk  dalam negeri dan eksport, perbaikan teknik budidaya kelapa, peremajaan tanaman tua dan perbanyakan benih secara non konvensional seperti kultur jaringan, ujarnya.

Sedangkan Ir. Bambang, MM, Dirjen Perkebunan Kementan RI mengingatkan kita semua pentingnya dukungan dari berbagai pihak dalam rangka mengembalikan kelapa sebagai komoditi perkebunan yang strategis. Perangkat kebijakan yang kuat dan berpihak pada kelapa harus didorong dan yang terpenting lagi semua stakeholder terkait kelapa berkomitmen.

Hal ini diakui juga oleh Bupati Buol, dr. Amirudin Rauf, Sp. OG, M. Si bahwa sala satu kendala utama mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia adalah ketidakberpihakan regulasi perkebunan khususnya pada Kelapa, dan Pemerintah belum menempatkan sektor kelapa sebagai komoditi prioritas perkebunan yang akan dikembangkan.

Sementara Bupati Kebumen, Ir H. Mohamad Yahya Fuad, SE (Wakil Kordinator Nasional Kesejahteraan Petani) mengingatkan bahwa produksi benih secara masal dan terukur serta bersertifikat menjadi keharusan.

 Alias Wello, S.IP (Wakil Kordinator Nasional Bidang Hubungan Masyarakat) harus ada koordinasi antar kementerian terkait, kolaborasi swasta/industry dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tak kalah pentingnya keterlibatan lembaga-lembaga non govermnet serta kelompok tani sendiri dalam pengarusutamaan pembangunan hulu-hilir untuk mengembalikan kejayaan kelapa nasional.(Irfan/Humas)